Jakarta –
Bandara Buleleng resmi dikeluarkan dari Proyek Strategis Nasional (PSN). Bandara ini bahkan membuat Presiden ke-5 Republik Indonesia Megawati Soekarnoputri geram.
Tak berhenti di situ, pimpinan umum PDIP juga menghubungi Gubernur Bali I Wayan Koster terkait rencana pembangunan tersebut.
“Saya bilang keluarga besar saya ada di Buleleng. Saya mau bangun bandara, saya sempat marah dan saya telepon Pak Koster. Lebih baik saya bilang itu hanya untuk menyambungkan pariwisata saja kan,” ujarnya saat berkunjung ke Kawasan Ekonomi Khusus (KEK). KEK) Sanur, Senin (16/1/2023).
IKLAN
GULIR UNTUK LANJUTKAN KONTEN
Lantas seperti apa profil proyek Bandara Buleleng di Bali Utara yang ditolak mentah-mentah oleh Megawati?
Berdasarkan website dephub.go.id diketahui proyek bandara di Bali Utara rencananya akan dibangun di Kabupaten Kubutambahan. Bandara ini kemudian diproyeksikan untuk melayani penerbangan Low Cost Airlines (LCC).
Perencanaan tersebut dilakukan untuk bersinergi dengan bandara yang sudah ada yaitu Bandara I Gusti Ngurah Rai dengan tujuan untuk meningkatkan jumlah wisatawan yang datang ke Bali.
Sementara itu, berdasarkan catatan detikcom, Direktur Utama PT BIBU (Bandara Internasional Bali Utara) pernah menjelaskan bahwa China Construction First Group Corp berencana membangun bandara ini. Ltd (CCFG) yang merupakan anak perusahaan salah satu BUMN asal Negeri Tirai Bambu, China State Construction Engineering Corp. Ltd (CSCEC).
Perusahaan asal China tersebut dipilih karena dikenal mampu dalam bidang pembiayaan dan pembangunan di bidang konstruksi serta berpengalaman dalam menangani berbagai proyek pembangunan besar di China maupun di berbagai tempat di luar negeri.
Untuk kontraktor lokal, PT BIBU telah menjalin kerja sama dengan tiga BUMN Karya terbesar di Indonesia, yakni PT Pembangunan Perumahan, PT Waskita Karya, dan PT WIKA.
Selain itu, investasi pembangunan Bandara Internasional Bali Utara direncanakan menelan biaya sekitar Rp 17 triliun dan akan menciptakan lapangan kerja bagi 200 ribu orang serta menghidupkan UKM dari Bali dan sekitarnya. Dalam perkembangannya, bandara ini juga akan dilengkapi dengan pembangunan Aerotropolis.
“Kami sudah mendapat komitmen dari warga sekitar Kubutambahan untuk bergotong royong mengelola lahan tersebut,” kata Iwan Erwanto suatu ketika.
Untuk mempersiapkan Aerotropolis tersebut, PT BIBU Panji Sakti telah bekerjasama dengan beberapa perusahaan yang bergerak di bidang metaverse, finance, real estate, logistics, telekomunikasi, energi, digital data center, MICE, dan lain sebagainya.
“Mereka di belakang kita. Diantaranya ada beberapa perusahaan dalam dan luar negeri yang sudah menandatangani dokumen kerjasama dengan BIBU. Kita ingin membangun peradaban baru di Bali Utara,” kata Iwan.
Kehadiran bandara di Bali Utara dinilai sebagai kebutuhan bahwa Bali membutuhkan bandara baru yang akan dibangun di Bali Utara untuk melengkapi Bandara Ngurah Rai yang terletak di selatan Pulau Bali.
Selain itu, bandara baru di Bali Utara tersebut telah masuk dalam RPJMN 2020-2024 sebagai proyek prioritas dan juga telah masuk dalam Rencana Induk Bandara yang telah ditetapkan dalam Keputusan Menteri Perhubungan RI No. 166 Tahun 2019 Tentang Penataan Bandar Udara Nasional.
“Pembangunan bandara di pantai ini jelas tidak akan mengorbankan lahan produktif, tidak akan memakan lahan perumahan masyarakat, tidak akan menggantikan tempat ibadah (pura), juga tidak akan mengorbankan situs sejarah di Kabupaten Buleleng. Pembangunannya bisa diprediksi. Bandara tidak akan menimbulkan keresahan sosial – memiliki keuntungan sosial – karena tidak ada masalah dalam pembebasan lahan. Makanya kami Penglisir sangat mendukung,” kata Anak Agung Ngurah Ugrasena, Penglisir Puri Singaraja.
Bandara di Bali Utara itu merupakan salah satu dari delapan proyek lain yang juga dicoret dari PSN karena salah satunya dianggap belum selesai hingga 2024.
“Bukan berarti proyek itu tidak dikerjakan, tapi langkahnya akan berbeda. Karena banyak persoalan yang membutuhkan upaya lebih sehingga tahun 2024 (diprediksi) belum selesai,” ujar Deputi. untuk Koordinasi Pembangunan Wilayah dan Tata Ruang Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Wahyu Utomo pada Agustus 2022.
Artinya, proyek pembangunan bandara di Bali Utara akan terus berlanjut. Apa lagi kata Bali butuh bandara baru untuk melengkapi Bandara Ngurah Rai yang terletak di selatan Pulau Bali.
***
Artikel ini diterbitkan pada detikKeuangan. Baca cerita selengkapnya di sini.
Simak video “Megawari Korban Kader PDI-P Partai Lain, Terkait Imbalan?”
[Gambas:Video 20detik]
(bulan/bulan)
